Foto

RAPAT KERJA KOMISI I DPRD DENGAN KADIS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. NATUNA, KADIS PEMADAM KEBAKARAN DAN KEPALA SATPOL PP KAB. NATUNA TENTANG PEMBAHASAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2020

RAPAT KERJA KOMISI I DPRD DENGAN KADIS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. NATUNA, KADIS PEMADAM KEBAKARAN DAN KEPALA SATPOL PP KAB. NATUNA TENTANG PEMBAHASAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2020

Foto, GALERY
NATUNA, setwan.natunakab.go.id - Kamis, 22/08/2019 Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Natuna Dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna Dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna Tentang Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020
RAPAT KERJA KOMISI II DPRD DENGAN KEPALA DINAS PERKIM DAN PERTANAHAN KAB. NATUNA, KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KAB. NATUNA  TENTANG PEMBAHASAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2020

RAPAT KERJA KOMISI II DPRD DENGAN KEPALA DINAS PERKIM DAN PERTANAHAN KAB. NATUNA, KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KAB. NATUNA TENTANG PEMBAHASAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2020

Foto, GALERY
NATUNA, setwan.natunakab.go.id  - Selasa, 20/08/2019, Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Natuna Dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Tentang Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NATUNA PENYAMPAIAN PANDANGAN AKHIR FRAKSI – FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NATUNA PENYAMPAIAN PANDANGAN AKHIR FRAKSI – FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

BERITA DEWAN, Foto, GALERY
NATUNA, setwan.natunakab.go.id - Selasa, 16/07/2019 – Mengawali Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi, Terimakasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan akhir fraksi. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemeruntah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehinggga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah. Penyampaian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahu