Foto

NATUNA, setwan.natunakab.go.id - Selasa, 16/07/2019 – Mengawali Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi, Terimakasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan akhir fraksi. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemeruntah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehinggga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah. Penyampaian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahu