Saturday, September 25
Shadow

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna terhadap Ranperda-Ranperda Kabupaten Natuna Tahun 2021

Humas, setwan.natunakab.go.id – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna terhadap Ranperda-Ranperda Kabupaten Natuna Tahun 2021

Dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 agar dapat berjalannya rapat Paripurna tersebut sebagaimana mestinya, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna  Daeng Amhar,SE. MM,   dan Didampingi oleh Wakil Ketua I  Daeng Ganda Rahmatullah SH,  dan Wakil II Jarmin SE serta dihadiri oleh para Anggota DPRD Natuna lainnya.

Selanjutnya Penyampaian pendapat akhir Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Natuna terhadap Ranperda-Ranperda Kabupaten Natuna Tahun 2021 yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Jalan Yos Sudarso, Senin (21/6/2021). di antaranya:

  1. Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Natuna
  2. Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa
  3. Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Pada PT. Bank Riau Kepri
  4. Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan
  5. Ranperda Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseman
  6. Ranperda Pelestarian Kebudayaan Daerah
  7. Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga
  8. Ranperda Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang dimulai dari Fraksi PAN menanggapi dan menyampaikan sumbangan terhadap Rancangan, saran dan pendapat terhadap Peraturan Daerah yang diatas antara lain :

Setelah Ranperda ini disahkan menjadi Perda fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengawasi dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal keolahragaan dan melalui dinas atau instansi terkait yang memiliki keahlian dan profesional untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan bidangnya.

Fraksi PAN menyarankan kepada pemerintah daerah perlu kiranya untuk melestarikan cagar budaya Kabupaten Natuna. Tim ahli atau kelompok ahli ini memiliki keahlian pelestarian dari berbagai bidang yang memiliki sertifikat kompetensi untuk menetapkan, pemeringkatan dan penghapusan budaya pada suatu benda atau daerah.

Selanjutnya Fraksi GOLKAR Menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk dapat membangun gudang penyimpanan beras dan lainnya yang berukuran besar di beberapa Kecamatan yang jaraknya jauh dari ibu kota Kabupaten atau jauh dari Daerah yang dapat mensupply kebutuhan seperti beras dan lainnya seperti di pulau serasan (Kecamatan serasan dan lainnya Serasan Timur), Kecamatan Subi, Pulau Midai, ( Kecamatan Midai dan Kecamatan Suak Midai) serta Kecamatan Pulau Laut. Hal ini untuk mengantisipasi kendala distribusi ke tempat-tempat tersebut pada musim tertentu yang sulit bahkan tidak dapat dicapai dengan transportasi laut seperti musim angin utara.

Fraksi Grindra meminta kepada Pemerintah agar setiap Perda yang sudah di sahkan untuk disosialisasikan kepada Masyarakat

Meminta kepada Pemerintah ketika membuat peraturan Bupati atas penjabaran dari peraturan Daerah harap berkoordinasi dengan DPRD sebagai mitra dari Pemerintah agar antara keduanya dapat memenuhi Produk Hukum yang benar dan efisien

Mengharapkan kepada Pemerintah agar setiap Peraturan Daerah yang ada mendapat ganjaran dan hukuman karena selama ini banyak bangunan – bangunan yang melanggar Peraturan Daerah IMB akan dibiarkan sehingga dikemudian hari akan mempersulit kita dalam penertiban dan juga menepis Masyarakat bahwasanya Peraturan Daerah hanya ada dalam buku tetapi penerapan dilapangan tidak memakai aturan yang jelas

Fraksi PPDN Mengharapkan dengan adanya Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Agar dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi kekurangan pangan bagi masyarakat

Mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa, Fraksi PPDN berharap dapat mewujudkan prusahaan yang baik dalam hal pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Fraksi PNR juga menambahkan masukan dan saran diantaranya, Diharapakan kepada Pemerintah Daerah dengan adanya Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan tentu perlu melakukan sidak secara rutin di pasar, kajian harga, tanpa ketersediaan pasokan, biasanya beberapa bahan pokok sering seperti telur dan lainnya, untuk mencarikan solusi terhadap bahan pokok yang sering kosong ditengah masyarakat

kesetabilan harga atau dispalitas harga khusus sembako agar tidak terjadi kenaikan harga yang berdampak memberatkan masyarakat dan pasoan pangan di musim utara tetap aman dan terjaga

Air bersih masih menjadi masalah dan momok bagi masyarakat apalagi di musim kemarau, Air bersih harus skala prioritas bagi perusahaan umum daerah air minum Tirta Nusa dalam usaha pengembangannya tentu pula harus mendukung Pemerintah, keluhan juga tentang tarif pembayaran yang selalu disampaikan oleh masyarakat karena tidak stabil maka perlu ditinjau kembali

Mengkaji evisiensi pembayaran Air Perusahaan Umum Daerah, Air Minum Tirta Nusa bisa melakukan pembayaran Via Bank atau Kantor Pos, Bisa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Pembayaran Via Online dan SMS Banking, Sehingga Mampu memberikan Pelayanan yang mudah Bagi Masyarkat.

Dari hasil pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna Seluruh Fraksi – Fraksi telah menyetujui dan menerima untuk dijadikan Peraturan daerah ( PERDA ) Kabupaten Natuna tahun 2021.

Humas Setwan Natuna

error: