Saturday, September 25
Shadow

PERJUANGKAN NASIB NELAYAN WAKIL KETUA I DPRD KABUPATEN NATUNA DAN KETUA KOMISI II DPRD KABUPATEN NATUNA MELAKUKAN PERTEMUAN DI KEMENTRIAN KKP

setwan.natunakab.go.idWakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, SH dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki, SH Melakukan Pertemuan di Kementrian KKP.

Kedua Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tersebut Ke Jakarta untuk Memperjuangkan Aspirasi Para Nelayan Natuna, yang saat ini resah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri KKP Nomor 59 Tahun 2020. Tentang Jalur Penangkapan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas.

Di Jakarta, Kedua Anggota DPRD ini Menggelar Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kamis, 28/01/21).

Selain dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, hadir juga Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, Aliansi Nelayan Natuna (ANNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Se-Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana Diketahui, Permen KP Nomor 59/2020 Telah Disahkan Pada 30 November 2020 dan Mengatur Tentang Selektivitas dan Kapasitas Alat Penangkapan Ikan, Perubahan Penggunaan Alat Bantuan Penangkapan Ikan, Perluasan Pengaturan Baik dari Ukuran Kapal Maupun Daerah Penangkapan Ikan. Kemudian Memperjelas Penyajian Pengaturan Jalur Untuk Setiap Ukuran Kapal Sesuai Dengan Kewenangan Izin Usaha Penangkapan Ikan Serta Perubahan Kodifikasi Alat Penangkapan Ikan Berdasarkan International Standard Statistical Classification Of  Fishing Gear FAO.

Dalam pertemuan tersebut Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP, Muhammad Zaini Menyampaikan, Bahwa Permen KP No 59 Tahun 2020 Sampai Saat ini Belum ada yang Diterapkan, Baik Soal Izin Penangkapan maupun Zona Tangkap.

“Kementerian KKP masih Menunggu Masukan dari Berbagai Pihak, Masukan dari Pemerintah Daerah dan Kalangan Akademis,” Ujar Muhammad Zaini. Selaku Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP.

Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, SH Meminta, Kepada Dirjen KKP agar Permen KP Nomor 59 Direvisi atau Ditinjau Ulang. “Karena akan Merugikan Nelayan Natuna dan Anambas.

Hal Tersebut Di Khawatirkan Bisa Memicu Konflik Antar Nelayan dan Menyebabkan Overfishing Dilaut Natuna-Anambas,

Daeng Ganda Juga Meminta KKP Tidak Menerapkan Aturan atau Larangan Mengenai Zona Penangkapan Ikan bagi Kapal Nelayan yang Berukuran 5-20 GT untuk Mencari Ikan Diwilayah Perairan ZEE dengan Jarak Tempuh Mencapai Ratusan Mil.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki, SH Menyampaikan, Sistem Zonasi Wilayah Tangkap, Sangat Tidak Sesuai dengan Kebiasaan Nelayan Natuna yang Hanya Menggunakan Pompong Namun Melaut Sampai ke Zona ZEE.

Selain itu juga, Marzuki, SH Menambahkan, Bahwa DPRD Natuna Menolak Cantrang, baik yang sudah Dimodifikasi untuk Beroperasi di Wilayah Natuna Anambas, atau WP 711 Karena akan berdampak pada Konflik Horizontal.

“Kita Menerima Kedatangan Nelayan Nusantara di Wilayah Natuna Utara tapi dengan Menggunakan Alat Tangkap yang Ramah Lingkungan,” terang Politisi partai Gerindra ini, dan sekaligus Sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Natuna.

Setelah Mendapatkan Masukan dan Mendengar Aspirasi yang Disampaikan, Dirjen KKP Berjanji Akan Meneruskan Masukan Pemerintah Daerah tersebut ke Menteri Kelautan dan Perikanan, dan akan Mencari Solusi Agar Potensi Perikanan Nasional bisa Dimanfaatkan dengan Baik Serta Nelayan-Nelayan Lokal Tetap Terayomi.

Humas Setwan
error: