RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NATUNA PENYAMPAIAN PANDANGAN AKHIR FRAKSI – FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

NATUNA, setwan.natunakab.go.id – Selasa, 16/07/2019 – Mengawali Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi, Terimakasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan akhir fraksi.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemeruntah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehinggga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah.

Penyampaian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

APBD adalah instrumen kebijakan yang menempati posisi strategis dalam upaya pengembangan efektivitas dan kafabilitas  pemerintah daerah. Untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran serta pengambilan keputusan dalam perencanaan Pembangunan hendaknya difokuskan pada upaya untuk mempermudah pengendalian program – program yang sudah direncanakan.

Dari Fraksi Demokrat Dwitra Gunawan,SP menyampaikan dari hasil Laporan BPK masih adanya potensi kerugian dibeberapa OPD kurang cermat dalam perencanaan Anggaran, maka perlu adanya perencanaan terpadu sehingga lebih memperhatikan prioritas kebutuhan, melalui Bupati Natuna, kepada Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan mutu pendidikan dengan menjamin keberlangsungan anggaran terhadap penerima beasiswa yang telah dilaksanakan di Kabupaten Natuna.

Fraksi Demokrat juga mengharapkan peningkatan pendapatan asli daerah terus ditingkatkan dengan mempelajari kemungkinan adanya celah – celah optimalisasi pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Fraksi Demokrat meminta untuk perhatian khusus tentang peningkatan kesejahteraan bagi Guru – guru, PNS, PTT dan GTT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Selanjutnya Fraksi Golkar Eri Marka, SE meminta agar pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggul daerah yang dapat menyumbangkan angka dalam PAD dari sector  Perikanan, Kelautan dan  Pariwisata

Fraksi PAN YOHANIS serius meminta kepada Bupati Natuna melakukan koordinasi kepada OPD – OPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Visi – Msi Bupati Natuna selama 5 Tahun menjabat.

selanjutnya Fraksi PPP H. PANG ALI meminta kepada Bupati Natuna melalui pimpinan DPRD menanggapi dengan serius apa yang menjadi pandangan akhir dari setiap Fraksi di DPRD Kabupaten Natuna.

Fraksi PNR RUSDI berharap kepada pemerintah daerah untuk memperketat dalam pengawasan anggaran disetiap OPD – OPD sehingga tidak ada penyimpangan dan temuan pada tahun yang akan datang.

Fraksi GERNAS MARZUKI menyarankan kepada Pemerintah melalui Dinas Teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar dalam penyusunan Anggaran Melakukan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi terlebih dahulu agar kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi dan Kebutuhan di Masyarakat.