RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PIDATO RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

NATUNA, setwan.natunakab.go.id ( PARIPURNA ), DPRD Menggelar Rapat Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Pidato Pengantar Ranperda oleh Bupati Natuna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan langsung melalui Wakil Bupati Natuna Dra. Hj Ngesti Yuni Suprapti, MA.

Kegiatan  berlangsung  di ruangan  Paripurna  Selasa Malam (02/07/2019), Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Hadi Candra, S.Sos yang dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Natuna, Pimpinan OPD, Staf Ahli, Para Asisten dan serta para tamu undangan lainnya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Hadi Candra, S.Sos Menyampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan khususnya, yang diatur dalam pasal 320 ayat 1, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua  undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta praturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan ( BPK ) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

selanjutnya untuk memenuhi tata urutan dan mekanisme dalam agenda rapat paripurna Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Hadi Candra, s.sos mempersilahkan dengan hormat kepada Wakil Bupati Natuna Dra. Hj Ngesti Yuni Suprapti, MA, untuk menyampaikan pidato pengantar tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan dilanjutkan dengan penyerahan buku ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018  kepada pimpinan DPRD. 

Dalam pidatonya, Dra. Hj Ngesti Yuni Suprapti, MA selaku Wakil Bupati Natuna menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Natuna atas kesempatan yang telah diberikan untuk penyampaian Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 sebagaimana yang di atur dalam pasal 320 ayat (1) undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang–undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua undang–undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) paling lambat 6 ( Enam ) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dra. Hj Ngesti Yuni Suprapti, MA Juga menyampaikan pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, bahwa dalam penyusunan APBD senantiasa berpedoman kepada kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang tentunya dapat dijadikan acuan penataan pengelolaan keuangan daerah yang efisien , efektif dan akuntabel.

Sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 13 tahun 2006, maka dalam penyusunan APBD, Seluruh satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) telah menggunakan pendekatan yang disebut dengan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja,

Sebab permendagri dan perubahannya tersebut, mengharuskan setiap SKPD dalam menyusun anggaran tidak hanya mengusulkan program dan kegiatan dalam rencana kerjanya, namun juga harus dapat menetapkan indicator, tolak ukur dan target kinerja untuk setiap kegiatan yang diusulkan, sehingga setiap kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya serta manfaat dan dampak yang dicapai.

Wakil Bupati Natuna Dra. Hj Ngesti Yuni Suprapti, MA dalam pidatonya menyampaikan berdasarkan laporan keuangan tahun 2018 melalui APBD Kabupaten Natuna, Secara keseluruhan telah dianggarkan belanja sebesar Rp. 983.504.776.674.00. Realisasi Penyerapan Rp. 907.677.696.763.84 atau 92,29%, Realisasi pendapatan tahun 2018 Rp. 969.214.535.605.48 atau 99.32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. Rp975.864.836.605.48, sedangkan silpa tahun anggaran 2018 sebesar Rp.69.176.778.910.16,

Alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2018 telah di audit oleh BPK RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan mendapatkan Opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ).

Peringkat ini merupakan kali keempat secara keseluruhan atau kali kedua secara berturut – turut diraih oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sejak tahun anggaran 2017 yang lalu.

Sebagai apresiasi dari kenerja pemerintah daerah Kabupaten Natuna bersama-sama dengan DPRD kabupaten Natuna,  pemerintah pusat juga telah mengalokasikan dana insentif daerah ( DID ) sebesar Rp27 miliar kepada Kabupaten Natuna pada tahun 2019 ini.

Semoga kepercayaan yang telah di diamanatkan oleh pemerintah pusat ini dapat kita jaga dan kita pertahankan dari tahun ke tahun,”harapnya

Wakil Bupati Natuna Dra. Hj Ngesti Yuni Suprapti, MA, menjelaskan struktur PPA atau pertangungjawaban atas pelaksanaan APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011, mengamanatkan untuk disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana yang telah diatur didalam BAB XII PPA.

Sedangkan Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 9 tahun 2015,  bahwa struktur PPA langsung pada penyampaian Ranperda tentang PPA,

Dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018, Wakil Bupati Natuna Dra. Hj Ngesti Yuni Suprapti, MA dengan segala hormat mempersilahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Natuna untuk melihat Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang memuat secara rinci mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 Tersebut.